7 Pejabat Baru Kominfo dan Tugas-tugasnya: Tangani PDNS 2 Secara Cepat

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Informatika baru-baru ini telah melantik tujuh orang pejabat baru di tingkat Pimpinan Tinggi Pratama pada Selasa, (09/07) lalu. 

Dipimpin langsung oleh Budi Arie Setiadi selaku Menteri Kominfo, 7 pejabat yang baru dilantik ini memiliki tugasnya masing-masing. Dalam kesempatan ini, Menkominfo juga menginstruksikan pejabat yang baru dilantik menerapkan integritas yang kuat dan bekerja menyelesaikan tugas mereka, termasuk penanganan PDN Sementara 2.

Nah, adapun tujuh Pejabat Tinggi Pratama Kominfo yang baru dilantik tersebut, antara lain::

1. Ervan Fathurokhman Adiwidjaja sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
2. Mediodecci Lustarini sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
3. Aris Kurniawan sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
4. Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
5. Aryo Pamoragung sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mohammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur IV Inspektorat Jenderal
7. Nunik Purwanti sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat.

Seperti yang disebut sebelumnya, tentu masing-masing dari pejabat ini punya tugasnya masing-masing. 

Untuk Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Aris Kurniawan misalnya, Menkominfo menginstruksikan penyelesaian penanganan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 secara cepat dan aman dan memperhatikan keamanan siber dalam jangka panjang.

Ia juga meminta Aris untuk memprioritaskan pemulihan layanan tenan maupun aplikasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. 

“Tugas ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar layanan birokrasi harus diselesaikan paling lambat mulai akhir bulan ini,” tegas Budi.

Aris juga diminta untuk mensolidkan koordinasi dengan BSSN, Telkom, Lintasarta, tim ahli, dan seluruh tenant yang terdampak pada gangguan PDNS 2 semenjak beberapa waktu lalu.

“Rombak seluruh arsitektur PDNS baik itu di Surabaya, Serpong maupun Batam. Ini bukan tugas yang mudah, harus dibuat secara presisi,” ujarnya.

Tak sampai disitu, Aris juga mendapat tugas untuk menuntaskan pembangunan dan  operasionalisasi PDN Cikarang dengan tingkat keamanan dan tata kelola yang mumpuni sesuai masterplan tata kelola dan kelembagaan.

“Pastikan kinerja perangkat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dapat tercapai sesuai target, serta pastikan sistem berjalan secara optimal untuk menghadirkan integrasi interoperabilitas dan efisiensi pelayanan publik secara nasional,” jelasnya.

Sementara pejabat lainnya seperti Sekretaris Ditjen SDPPI Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, Sekretaris Ditjen IKP Mediodecci Lustarini, dan Sekretaris BPSDM Aryo Pamoragung mendapat tugas yang berkaitan dengan tata kelola internal unit kerja masing-masing.

“Terutama terkait penajaman program prioritas yang berhubungan dengan reformasi birokrasi tematik dan dampaknya harus dapat dipertanggungjawabkan, serta dirasakan oleh masyarakat maupun stakeholders,” kata Budi Arie.

Mereka juga diminta untuk mengevaluasi, menjalankan, serta mengintegrasikan proses bisnis layanan guna meningkatkan nilai AKIP, Reformasi Birokrasi, SBP, indeks kerja anggaran di lingkungan unit kerja masing-masing.

Budi juga meminta ketiga pejabat itu untuk mengawal dan memastikan kualitas untuk seluruh program dengan rinci dan pruden, melakukan monitor dengan ketat semua KAK dan Rancangan Anggaran Biaya. 

“Jangan asal-asalan, jangan asal submit, semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Menteri Budi Arie.

Lalu, untuk Kepada Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Ditjen IKP Marroli Jeni Indarto, Budi menugaskan untuk mencari terobosan penguatan sistem informasi yang transparan dan accountable di bidang politik, hukum hingga keamanan.

“Cari inovasi, cari ide dengan out of the box untuk etos kerja yang efektif dan secara spesifik menjangkau target-target yang tepat. Ini perlu perombakan bisnis yang selama ini dijalankan, harus bisa sekreatif mungkin untuk menjangkau Gen-Z atau Milenial,” katanya.

Para pejabat ini juga diminta untuk tidak membuat konten komunikasi intensif, tetapi isinya zaman dahulu, jangan berkomunikasi dengan milenial dengan cara-cara kolonial.

Kemudian, Inspektur IV Mohammad Fahmi Kurniawan memiliki tugas meningkatkan pengawasan internal terhadap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal dengan memanfaatkan project management dan manajemen risiko.

Ia juga diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk Ditjen Aptika dan Setjen sehingga memperoleh opini BPK tahun depan dapat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lalu untuk Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti, Menkominfo Budi Arie Setiadi menginstruksikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Sekretariat KIP. 

“Hal ini penting agar pelaksanaan dan administrasi dalam rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan secara profesional,” tegasnya.