Haruskah MUI Turun Tangan untuk Penyaluran Pertalite dan Biosolar?

Uzone.id – Pemerintah Indonesia saat ini masih mencari formula yang tepat agar Pertalite dan Biosolar, yang merupakan bahan bakar bersubsidi, tidak membebani anggaran yang semakin kemari makin membengkak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah mengingatkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa naik hingga Rp198 triliun. Itu dengan catatan jika Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan harga.

Padahal, pemerintah sudah mematok anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 besarnya Rp502,4 triliun.Angka itu sudah membengkak Rp349,9 triliun dari rencana anggaran semula yang sebesar Rp 152,1 triliun demi menjaga harga tetap bisa terjangkau masyarakat kelas bawah.

Baru-baru ini, ada wacana dari anggota Komisi VII Fraksi PDI-P Willy Midel Yoseph agar Majelis Ulama Islam (MUI) mengeluarkan fatwa agar BBM bersubsidi tetap sasaran.

BACA JUGA: Harga Roadster Buatan Mazda Ini Murah, Gak Sampai Rp800 Juta

"Saya diskusi dengan MUI Provinsi, bagaimana saya katakan kalau dibuatkan saja fatwa gitu, Pak, yang subsidi itu artinya memang diarahkan pada orang miskin atau orang yang tidak mampu," kata Willy, dilansir Uzone.id dari Kompas.

Willy menyampaikan wacana tersebut di depan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat Rapat Kerja Komisi VII di Gedung DPR RI pada Rabu (24/8/2022).

Lalu, apakah MUI setuju dengan wacana fatwa BBM bersubsidi agar benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat tidak mampu?
Kami pun meminta pendapat dari Ketua MUI Pusat Cholil Nafis. Beliau mengatakan bahwa untuk kebijakan pemerintah terkait subsidi tidak perlu dibuatkan fatwa.

“Sebenarnya itu kebijakan yang melihat pada maslahah ‘ammah yang sifatnya ijtihadi pemimpin. Jadi tidak perlu fatwa,” ungkap Cholil, yang juga menjabat Rais Syuriyah PB NU dan Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah ini.

BBM Bersubsidi Diusulkan Naik 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sudah melakukan pertemuan untuk membahas kenaikan BBM pada Kamis (24/8/2022).

Beberapa kalangan mengusulkan kenaikan harga Pertalite sebesar 30 persen dari harga saat ini Rp7.650 per liter, yakni menjadi Rp9.945.

BACA JUGA: Ajak New Honda ADV 160 ke Kaki Gunung Salak, Suspensinya kok Gini?

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga sudah mengingatkan jika Presiden Joko Widodo kemungkinan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pada pekan ini.

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," tutur Luhut saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang disiarkan online.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati dana subsidi sebesar Rp502 triliun untuk BBM jenis Pertalite, Biosolar, LPG 3 kg dan tarif listrik di bawah 3.000 VA.

Sebagian dana tersebut juga diberikan kepada PT Pertamina dan PT PLN sebagai kompensasi selama dua tahun terakhir.