Indonesia Masuk 6 Negara Terindah, Lalu?

Ilustrasi (Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata)

Uzone.id - Presiden Joko Widodo menyebut sektor pariwisata berpeluang menjadi penyumbang devisa terbesar, bahkan melebihi sektor-sektor lain yang selama ini menjadi unggulan.

Demikian menurut siaran pers dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia.

"Peluang pariwisata sangat besar sekali, kita masuk 6 besar negara terindah di dunia kemudian kita juga masuk 10 besar negara yang wajib dikunjungi," kata Joko Widodo dalam keterangan resminya.

Penghargaan-penghargaan itu kata dia, menjadi brand dan modal tersendiri bagi pariwisata Indonesia.

Baca juga: Bahaya Mengintai di 'Surga Dunia' Laut Maldives

"Ini brand yang tinggal kita garap agar pariwisata bisa memberikan devisa paling banyak, meskipun devisa pariwisata sudah mencapai 17 miliar dolar AS sudah mengalahkan kelapa sawit, mengalahkan CPO. Sekarang sudah paling tinggi," kata Joko Widodo.

Ia juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk konsentrasi menggarap infrastruktur empat destinasi pariwisata, yaitu Mandalika, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur, dari 10 Bali Baru.

Destinasi yang merupakan 10 Bali Baru, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, Morotai.

Baca juga: Benarkah Kopi Indonesia Terbaik di Dunia?

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi meminta kepada Pemerintah Daerah untuk merespon pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol dengan kebijakan terkait pariwisata.

Ia mencontohkan tol trans-Jawa yang sudah tersambung diharapkan aksesnya untuk diintegrasikan dengan kawasan-kawasan wisata daerah.

"Kita harapkan tolong tol ini disambungkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian," katanya.

Baca juga: Bali jadi Tujuan Favorit Pasangan Rayakan Valentine

Jika tidak sanggup, Presiden menegaskan agar Pemda segera melaporkan kepada Kementerian PUPR agar dibangun dan diambil alih oleh pemerintah pusat. "Tapi jangan semuanya dibangun pemerintah pusat," katanya.

Intinya Presiden Joko Widodo ingin akses tersebut disambungkan dengan kawasan wisata yang ada, sehingga keberadaan tol mampu menggerakkan ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata.