Home
/
News

Kerupuk Masuk dalam Daftar Bahan Pangan yang Akan Dibarter 11 Sukhoi

Kerupuk Masuk dalam Daftar Bahan Pangan yang Akan Dibarter 11 Sukhoi

Yuliawati28 August 2017
Bagikan :

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memasukkan kerupuk dalam daftar bahan pangan yang akan dibarter dengan sebelas pesawat tempur Sukhoi - 35 buatan Rusia. Kerupuk diusulkan sebagai produk barter bersamaan dengan bahan pangan seperti karet, kelapa sawit dan juga barang furnitur.

"Saya serius (soal barter kerupuk), karena ada nilai tambahnya," kata Enggartiasto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8).

Enggartiasto mengatakan daftar bahan pangan dan barang jenis lain akan diserahkan ke Rusia. Nilai barter produk tersebut senilai US$ 570 juta.  (Baca: Mendag: MoU Barter Sukhoi dengan Hasil Kebun Indonesia Telah Diteken)

Enggar mengatakan banyak produk makanan asal Indonesia yang diminati di luar negeri. Selain bahan makanan, Indonesia juga dapat menawarkan produk lain seperti alat pertahanan yang diproduksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pindad (Persero) sebagai alat barter.

"Kami buat daftarnya, setelah itu negosiasi," katanya. (Baca: Selain Karet, Kelapa Sawit Akan Dibarter Indonesia dengan Sukhoi)

Beberapa waktu lalu dia pernah mengatakan pertukaran pesawat Sukhoi dengan karet dan produk lain atas permintaan perusahaan Rusia Rostec. "Rencana imbal dagang ini sudah hampir final. Namun, kami masih menawarkan produk Indonesia lainnya untuk diekspor ke Rusia selain karet yang mereka minta," kata Enggar.

Dalam MoU, tertulis Rostec menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor, termasuk karet olahan dan turunannya serta minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Selain itu, opsi lainnya adalah mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra, plastik, dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, dan produk lainnya.

(Baca: Kemendag Minta Kejaksaan Kawal Barter Sukhoi dengan Karet)

Badan Usaha Milik Negara yakni PPI bakal menjadi koordinator pelaksanaan skema imbal beli yang akan berjalan selama dua tahun. Sehingga proses pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Pengadaan komoditas pemenuhan imbal beli, sambungnya, juga bakal melibatkan pihak swasta.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyatakan tidak masalah menunggu selama dua tahun untuk dapat menggunakan keseluruhan 11 Su-35. Sebab, Angkatan Udara (AU) akan tetap mendapatkan pesawat dengan kualitas yang baru.

populerRelated Article