JK: Google Ingin Bebas Pajak karena Beri Informasi Gratis

11 July 2019 by
JK: Google Ingin Bebas Pajak karena Beri Informasi Gratis

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan penarikan pajak perusahaan raksasa teknologi seperti Google masih menjadi permasalahan dunia. Pasalnya, perusahaan-perusahaan itu tak membayar pajak dengan dalih akses ke informasi mereka bisa diperoleh dengan gratis.

"Itu masalah dunia, mereka katakan kita dapat informasi dari Google gratis. Jadi dia minta gratis juga pajaknya," ujar JK saat menjadi pembicara kunci dalam acara 'Smart Talk with Jusuf Kalla' di Jakarta, Kamis (11/7).

Padahal, lanjut JK, sehari-hari masyarakat di dunia selalu mengakses aplikasi keluaran perusahaan-perusahaan tersebut. Terlebih, perusahaan seperti Google selama ini mendapat keuntungan yang sangat besar karena memanfaatkan akses warga untuk beriklan. Namun mereka tetap enggan membayar pajak.

"Perusahaan ini menguasai kita, kemudian mereka kaya raya menguasai dunia, tapi di tiap negara tidak bayar pajak karena lintas negara," katanya.

Saat ini, lanjut JK, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji cara untuk menarik pajak perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menentukan formula yang tepat bersama negara-negara anggota G20.

"Menkeu Sri Mulyani sedang cari cara bersama anggota G20 agar perusahaan itu bayar pajak. Kan itu lintas negara, mereka hanya mau melaksanakan bila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa per negara," ucap JK.

Persoalan pajak perusahaan raksasa teknologi, seperti Google dan Facebook, menjadi pembahasan pula dalam forum G20. Secara fisik, perusahaan-perusahaan itu tak selalu hadir secara fisik di tiap negara. Masalahnya, mereka meraup untung, terutama dari iklan, dan diakses dari seluruh penjuru dunia.

Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri undangan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan beberapa waktu lalu sempat menyinggung permasalahan tersebut dengan meminta AS agar membantu Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan raksasanya itu membayar pajak sesuai kewajiban.

Untuk menagih pajak dari Google dkk, ia pun sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap yang diteken 1 April 2019. Melalui aturan ini, orang atau perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Orang pribadi asing atau perusahaan asing harus mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sebulan setelah mereka beroperasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Berita Terkait

Apa Reaksi Anda ?

Love
0%

Suka

Laugh
0%

Lucu

Surprised
100%

Kaget

Sad
0%

Sedih

Angry
0%

Marah

262 Comments in this article

Tunggu Sebentar Ya...

Submit
Rifki ilham 22 July 2019 | 21:29:53

coba presiden buat youtube pasti bisa lunasi utanv ke negara orang

Riziq sihap gak guna 22 July 2019 | 12:17:22

pidato di hut as sri mulyani sindir pajak gogle wah udah kaya tapi ogah bayar pajak nih google nya

Bang Alex 22 July 2019 | 09:53:26

google emang bagus tanpa biaya buat ngaksesnya

Yang bawah 21 July 2019 | 15:28:44

perusahaan ini sangat menguasai kitaa oh emang bayar pajak juga yah kasian banget

Yanto Novi 20 July 2019 | 15:04:33

owh jadi google ada pajaknya ya, tpi kan ada info geratis

Load More Comments
Contact Us:
Redaksi: redaksi@uzone.id
Sales: sales@uzone.id
Marketing: marketing@uzone.id
Partnership: partnership@uzone.id
To Top