Jokowi Keluhkan Ribetnya Proses Perizinan MotoGP Mandalika

Uzone.id - Presiden RI Joko Widodo mengeluhkan saat mengetahui ribetnya penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika. Pasalnya balapan bergengsi itu membutuhkan lebih kurangnya 13 perizinan sebelum dapat diselenggarakan.

Dikutip Uzone.id dari Antara, Jokowi mengemukakan hal itu pada acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin (24/6). Dalam acara tersebut Jokowi memberikan contoh kerumitan perizinan penyelenggaraan acara internasional maupun nasional di Indonesia.

"Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 trilun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, lemas saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia saat ini menyebutkan keruwetan perizinan dalam penyelenggaraan MotoGP dikarenakan banyaknya surat perizinan. Dirinya membeberkan perizinan diperlukan mulai dari surat rekomendasi, surat pemberitahuan, hingga lainnya.

Jokowi mengatakan surat-surat itu sama saja halnya dengan bentuk perizinan, dimana seluruhnya membuat proses penyelenggaraan menjadi rumit.

Jika dirinci lebih lanjut, ajang MotoGP Mandalika memerlukan izin dari persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, Polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.

Selain itu penyelenggaraannya juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu lemas sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi," jelas Jokowi.

Presiden RI menekankan hal itu adalah fakta yang sudah terjadi di lapangan. Jokowi meyakini kerumitan perizinan penyelenggaraan acara besar lainnya di luar MotoGP Mandalika pastinya tidak jauh berbeda.

"Ini sama dengan konser musik, dengan event olahraga lainnya, enggak mungkin jauh dengan yang saya sebut tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggera event di Indonesia. Padahal, event di Indonesia setiap tahun sebelum pandemi kurang lebih 4.000 event. Sekarang 3.700 event," ungkap Presiden.

Presiden mengapresiasi hadirnya Online Single Submission yang merupakan sistem perizinan terintegrasi. Harapannya digitalisasi perizinan yang diluncurkan bukan hanya berupa website layanan, melainkan betul-betul memberikan kemudahan mengurus perizinan.