Mobil Selebgram Dirampas Debt Collector, Gimana Aturan Penarikan Kredit?

Uzone.id - Lagi heboh soal ulah debt collector yang merampas mobil selebgram Clara Shinta, dengan bumbu sampai membentak seorang polisi. Bisakah debt collector melakukan kekerasan dalam melakukan penarikan mobil bermasalah?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang debt collector alias penagih utang menggunakan kekerasan saat menagih, sebagaimana dikutip Uzone.id dari akun instagram resmi @ojkindonesia.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) pun wajib mencegah pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku yang berakibat merugikan konsumen, termasuk penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen.

BACA JUGA: The Legend Reborn, Suzuki Luncurkan Grand Vitara Generasi Baru

"Hal ini tercantum dalam pasal 7 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan," tulis OJK.

Dalam POJK juga ditegaskan PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau menylahgunakan kewenangan, maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang berkibat merugikan konsumen.

Contohnya mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data atau informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, penggunaan kekerasan dalam penagihan utang konsumen.

Selain itu, debt collector dalam menjalankan proses penagihan dilarang keras melakukan 3 hal. Pertama, mengancam. Kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ketiga, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Jika dilanggar, maka debt collector dikenakan sanksi hukum pidana.

Baca juga: Waspada Honda Brio, Bersiap Dikeroyok Agya-Ayla Terbaru!

Sementara untuk PUJK yang menjalin kerja sama dengan debt collector itu bisa dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Selain itu, dalam proses penagihan, debt collector wajib membawa dokumen. Mulai dari kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, salinan sertifikat jaminan fidusia.

VIDEO IIMS 2023: Suzuki Spresso Berbenah, Ganti Mesin dan Tambah Fitur