Pendanaan SATRIA-2 100% dari Pinjaman Luar Negeri, Butuh Rp13,4 T
Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar (Foto: Uzone)
Uzone.id - Satelit Republik Indonesia atau SATRIA generasi kedua (SATRIA-2) sepenuhnya akan menggunakan pinjaman dari luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Fadhilah Mathar.
“Kalau SATRIA-2 kami rencananya menggunakan pinjaman dari luar negeri,” katanya, saat bertemu di Gedung Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat (8/3).Skema pendanaan tersebut berbeda dengan SATRIA-1 yang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.
Untuk diketahui, KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang mana sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
“Tahun ini kita mengharapkan SATRIA-2 sudah bisa masuk ke dalam tahap green book pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,” sambungnya.
Wanita yang akrab disapa Indah itu menjelaskan, nilai investasi untuk pembuatan SATRIA-2 berkisar USD864 juta atau setara dengan Rp13,4 triliun. Mengingat dana proyek ini seluruhnya berasal dari pinjaman luar negeri, maka prosesnya lebih memakan waktu ketimbang SATRIA-1.
“Pengadaan proses agreement itu tidak bisa langsung. Kalau proses pinjaman luar negeri tidak seperti APBN Rupiah murni,” terang Indah.
“Sebelum ada tahapan loan agreement, akan dilakukan request information terlebih dahulu kepada penyedia. Setelah ditandatangani, barulah bisa melakukan penyediaan,” lanjutnya.
Bila proses tersebut tidak ada kendala, maka tahap pengadaan SATRIA-2 akan dilakukan paling lambat pada tahun 2025 mendatang.
Rencananya SATRIA-2 akan mengikuti slot orbit dari SATRIA-1, namun memiliki kapasitas dua kali lipat lebih besar mencapai 300 Gbps. Indah menyebut, SATRIA-2 akan melayani sektor keamanan dan pertahanan, sekolah, puskesmas, kantor-kantor pemerintahan, hingga sektor tambahan lainnya seperti pariwisata dan sektor produktif.
“ Kalau umpamanya ada wilayah-wilayah lain, karena sama-sama teknologi Ka-Band, jadi kalau mungkin ada wilayah-wilayah yang perlu peningkatan kapasitas, kita bisa gunakan. Tapi untuk yang sekarang, rencananya adalah lokasi layanan publik yang berbeda,” pungkasnya.
Related Article