Pertamina Bantah Isu Pembatasan BBM Pertalite Pada 1 September 2024

Uzone.id - Di X (dulunya Twitter) banyak beredar kabar kalau BBM subsidi Pertalite tidak akan dijual lagi di SPBU Pertamina mulai 1 September 2024. Berbagai protes dilancarkan oleh sebagian besar netizen terkait kabar ini. Pertamina, dalam keterangan resminya pun memberikan penjelasan. 

"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Heppy menegaskan bahwa Pertamina terus mendukung upaya-upaya pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran. Salah satu caranya dengan mendata pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code di situs resmi Subsidi Tepat MyPertamina. 

Kalian bisa melihat cara mendaftar dan mendapatkan QR Code di Subsidi Tepat MyPertamina di bawah ini:

Baca Juga :

Beli Pertalite Wajib Pakai QR Code, Begini Cara Mendapatkannya

 

Lebih lanjut, wilayah pendaftaran QR Code pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat. 

Heppy mengatakan, saat ini pendaftaran QR Code pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, serta Kabupaten Timika.

“Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024,” papar Heppy.

"Bagi masyarakat pengguna pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," pungkasnya.

Baca Juga :

Jokowi Bantah Wacana Pertelite Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga membantah kabar pembatasan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite. Dia memastikan, hingga kini belum ada rapat yang membahas soal pembatasan pembelian Pertalite di Indonesia.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," ujar Jokowi, dikutip dari Antara.

Jokowi menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi muncul dari keinginan menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. Selain itu, menurutnya, hal tersebut juga demi efisiensi APBN.

"Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," ungkapnya.