News

Soal Batas Laut, RI Sepakat dengan Filipina dan Desak Vietnam

23 Jun 2019 WIB

RI dan Filipina menyepakati penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sementara, kesepakatan dengan Vietnam masih terus diupayakan demi mencegah terulangnya insiden kedua negara.

Persetujuan tercapai pada pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Rodrigo Duterte di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, pada Sabtu (22/6) malam.

Lihat juga:

Jokowi Bahas Rohingya Saat Bertemu Aung San Suu Kyi

"Persetujuan ini cukup monumental karena disepakati oleh dua negara kepulauan terbesar," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Bangkok, Thailand, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan persetujuan tersebut menjadi contoh yang sangat baik dalam penyelesaian garis batas maritim secara damai, berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS).

Menurutnya, persetujuan ini menciptakan kepastian hukum tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara, mendorong peningkatan kerjasama kedua negara di sektor maritim sehingga memberikan kontribusi pada kemakmuran dan pembangunan ekonomi kedua negara dan kawasan yang lebih luas.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Kedua pemimpin, katanya, mengharapkan Persetujuan ini berlaku efektif dalam tahun ini, setelah dilakukan pertukaran instrumen ratifikasi secara formal oleh Menteri Luar Negeri kedua negara.

Perkembangan signifikan dan positif ini menunjukkan ikatan persahabatan dan kerjasama yang kuat antara Filipina dan Indonesia serta memberikan makna khusus bagi peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara pada tahun ini, kata dia.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.

Masih terkait dengan ZEE, Jokowi juga melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela-sela KTT ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6).

Lihat juga:

Ketegangan di Laut Natuna, Kapal Vietnam Tabrak Kapal TNI AL

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi berharap permasalahan ZEE tersebut dapat diselesaikan segera karena kerap terjadi insiden di perbatasan laut kedua negara.

"Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE," kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.

Jokowi mendorong penyelesaian negosiasi batas ZEE saat bertemu dengan Perdana Menteri Viet Nam Nguyen Xuan Phuc. (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Draf Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah insiden antara kapal otoritas Indonesia dengan nelayan ataupun kapal otoritas Vietnam terjadi di Laut Natuna. Misalnya, insiden penabrakan yang dilakukan oleh kapal Vietnam terhadap kapal TNI Angkatan Laut KRI Tjiptadi-381 di Natuna Utara, Sabtu (27/4), karena mengejar kapal pencuri ikan.

ZEE merupakan batas wilayah negara yang diukur dari garis pantai pulau terluar sejauh 200 mil laut. Dalam wilayah itu, suatu negara berhak atas kekayaan alam di dalamnya.