Cihuy, Gojek Akui Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah Malaysia

(Foto: dok. Gojek)

Kabar ekspansi Gojek ke Malaysia pertama kali diketahui dari Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mengunggah video di Instagramnya. Ia mengaku telah bertemu CEO Nadiem Makarim dan Presiden Gojek Andre Soelistyo beberapa hari lalu.

Kemudian, agenda selanjutnya dirinya akan berbincang lebih lanjut lagi dengan Nadiem, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad, dan Menteri Transportasi Anthony Loke pada hari ini, Rabu (21/8).

Baca juga: Ketemu Menteri Milenial Malaysia, Gojek Siap Beroperasi di Negeri Jiran

“Pertemuan antara Gojek dengan Perdana Menteri Malaysia beserta jajaran membahas berbagai hal, termasuk perkembangan Gojek dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama yang ada dalam ekosistem kami,” ujar juru bicara Gojek kepada Uzone.id pada Rabu (21/8).

Pihak Gojek kemudian mengaku diskusi tersebut berjalan sangat baik. Pemerintah Malaysia pun dianggap sangat terbuka bagi ekspansi Gojek.

“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah Malaysia atas peluang yang diberikan bagi Gojek untuk dapat beroperasi di Malaysia,  membawa pilihan bagi pelanggan, membuka kesempatan kerja baru bagi para pelaku ekonomi mandiri dan membantu mengembangkan UKM Malaysia,” lanjut juru bicara Gojek.

Baca juga: Nadiem Gojek Sampai Achmad Zaky Bukalapak Dilirik Jadi Menteri Muda Jokowi?

Sayangnya Gojek tidak membeberkan mengenai waktu pasti ekspansi bisnisnya itu di Malaysia. Pun begitu dengan rencana layanan apa saja yang sekiranya akan dihadirkan di sana.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk ekspansi internasional Gojek berikutnya,” tutup juru bicara Gojek.

Jika rencana ini berjalan dengan lancar, Malaysia menjadi negara ke-empat di kawasan Asia Tenggara yang menerima layanan Gojek. Sebelumnya, Gojek resmi beroperasi di Thailand, Vietnam, dan Singapura.

Gojek sebenarnya berencana melebarkan sayapnya ke Filipina, namun dua kali ajuan perusahaan teknologi ini ditolak oleh pemerintah setempat karena ada masalah kepemilikan saham.